Wakil Ketua Komisi VII DPR Daryatmo Mardiyanto mengatakan, Kunjungan  Kerja Spesifik ke Semarang, Jawa Tengah  dalam rangka mengawasi dan meninjau langsung kondisi  penyediaan dan distribusi BBM dan gas untuk masyarakat khususnya menjelang hari raya idul fitri. 

"Komisi VII DPR menurunkan empat delegasi ke Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk meninjau langsung kondisi stok dan distribusi BBM untuk masyarakat," jelasnya baru-baru ini kepada Parlementaria.

Dia mengatakan, momentum hari raya dan liburan selalu dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk mudik ke kampung halaman, hal tersebut sudah merupakan adat istiadat masyarakat Indonesia. Karena itu, ketersediaan BBM yang cukup saat mudik menjadi prioritas Komisi VII DPR untuk mengawalnya. "Itu yang menjadi perhatian Komisi VII DPR, selain itu juga, Jateng termasuk jalur utama yang dilalui masyarakat yang ingin ke Jatim, jadi mobilitas masyarakat sangat tinggi," ujarnya.

Menurutnya, mobilitas masyarakat yang tinggi itu memerlukan kesiapan fasilitas dan sarana serta kesiapan ketika melonjaknya permintaan BBM. "Jika tidak diimbangi pasokan yang cukup akan menjadi keresahan masyarakat. Komisi VII yang punya mitra tugas dengan Pertamina memberikan perhatian khusus untuk mengantisipasi distribusi tersebut,"terangnya.

Dia menambahkan, tujuan Kunker spesifik ke Sermarang yaitu ingin memperoleh masukan dan langkah antisipasi menjelang Hari raya Idul Fitri. " Kita ingin meminta masukan komprehensif seperti pasokan kesediaan BBM, fasilitas infrastruktur BBM, termasuk depo dan terminal BBM, SDM untuk antisipasi kerawanan. Antisipasi dan penanganan secara cepat jika terjadi masalah distribusi BBM," terangnya.

Komisi VII DPR, lanjutnya, juga memberikan perhatian terhadap SPBU di sekitar Pantura. Pasalnya, selain menyediakan BBM, harus diperhatikan juga fasilitas yang layak untuk para pemudik beristirahat. "Kita mengharapkan dapat memperoleh informasi yang cukup jika ada masalah kita selesaikan bersama,"katanya.

Selain itu, kata Daryatmo,  kunker ini menjalankan fungsi pengawasan Dewan yang bertujuan mencocokan data dilapangan dengan kebijakannya apakah cukup memadai atau tidak. (Sugeng Irianto)